Rumah Politik Indonesia (RPI) merilis survei nasional yang menyoroti tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran dalam penegakan hukum. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden merasa puas dengan kinerja lembaga penegak hukum (LPH), dengan 32,9 persen puas, 24,5 persen sedang, dan 21,9 persen cukup puas.
Survei juga menyoroti optimisme publik terhadap masa depan penegakan hukum, di mana 38,5 persen responden merasa yakin kondisi hukum akan lebih baik. Terutama pada agenda pemberantasan korupsi, sebanyak 41,8 persen responden sangat yakin pemerintah mampu menegakkan hukum dengan efektif. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemberantasan korupsi tercatat 40,5 persen puas, dan 23,7 persen menilai sedang.
Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Ali Ramadhan, menekankan bahwa ekspektasi publik tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menegakkan supremasi hukum secara adil, konsisten, dan proporsional. Survei RPI dilakukan pada 9–15 November 2025, melibatkan 1.280 responden di 38 provinsi dengan margin of error 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Dikutip dari antaranews.com
