Rencana pemerintah untuk melakukan redenominasi rupiah kembali menjadi sorotan publik. Menurut Analis Ekonomi Politik FINE Institute, Kusfiardi, risiko redenominasi rupiah justru semakin besar apabila dilakukan tanpa kerangka strategis yang matang. Ia menegaskan bahwa perdebatan publik sering terjebak pada aspek teknis seperti sekadar “menghapus tiga nol”, padahal keberhasilan redenominasi ditentukan oleh faktor yang jauh lebih fundamental.
Kusfiardi menekankan bahwa pengalaman internasional menunjukkan redenominasi hanya berhasil bila menjadi bagian dari paket reformasi komprehensif yang memperkuat kredibilitas negara, stabilitas harga, dan efisiensi sistem transaksi. Ia juga merujuk pada studi IMF, Bank Dunia, dan pengalaman Turki serta Polandia yang berhasil setelah memperkuat disiplin makro dan otoritas bank sentralnya.
Tak hanya itu, kesiapan sistem pembayaran dan infrastruktur digital juga dinilai sebagai faktor penentu. Studi dari BIS-CPMI memperlihatkan bahwa kualitas transisi digital berpengaruh langsung terhadap kelancaran perubahan nominal. Selain itu, risiko perilaku seperti rounding effect, persepsi inflasi, dan bias psikologis masyarakat juga perlu dikelola melalui komunikasi publik yang konsisten.
Dengan demikian, analisis Kusfiardi memperjelas bahwa risiko redenominasi rupiah akan semakin besar apabila dilakukan tanpa strategi menyeluruh yang mencakup aspek makro, institusional, digital, hingga perilaku masyarakat.
Dikutip dari antaranews.com
