Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya yang berstatus penuh waktu. Komisi II DPR RI tengah memperjuangkan agar gaji pokok PPPK Penuh Waktu dapat ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan kepastian pembiayaan gaji menjadi salah satu perhatian parlemen untuk menjamin penghasilan dan masa depan para pegawai PPPK.
Menurut Bahtra, pembiayaan gaji pokok melalui APBN merupakan bagian dari perjuangan Komisi II bersama pimpinan DPR dan pemerintah. Ia berharap aspirasi tenaga PPPK dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, kebijakan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu belum dapat langsung diterapkan. Pelaksanaannya masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukum.
Sebelumnya, DPR bersama pemerintah telah menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi penuh waktu dalam rapat finalisasi pada 6 November 2026. Kesepakatan tersebut mencakup tenaga guru, kesehatan, teknis, hingga tenaga pelaksana lainnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai aspirasi tenaga pelayanan publik terkait kepastian status kepegawaian mereka.
Sumber RRI.co.id
