Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya membangun kesehatan anak-anak, tetapi juga mendorong perekonomian dan pendidikan di daerah.
Menurut Bima, keberhasilan MBG tergantung pada tata kelola yang terukur, terkoordinasi, dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kementerian Dalam Negeri memastikan kepala daerah bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pelaksanaan program secara optimal.
Program MBG melibatkan 17 peran pemerintah daerah, termasuk penguatan ekosistem, keamanan pangan, pendataan penerima manfaat, edukasi, dan pemantauan kesehatan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Kemendagri juga memfinalisasi Surat Edaran (SE) sebagai pedoman teknis agar peran Pemda dijalankan secara terstruktur, mencegah tumpang tindih kewenangan, serta memperkuat keterlibatan lintas OPD.
SE tersebut menekankan penguatan Sistem Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sesuai PP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan, serta penguatan rantai pasok dengan melibatkan sektor swasta, masyarakat, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dalam aspek kesehatan, Bima menekankan pemantauan status gizi anak secara rutin setiap tiga bulan, disinergikan dengan para pemangku kepentingan. Dukungan perencanaan dan penganggaran melalui APBD juga disesuaikan dengan target MBG melalui nomenklatur subkegiatan dan kode akun agar program berjalan sinkron dan berkelanjutan.
Dikutip dari antaranews.com
