Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menyoroti pentingnya transparansi Direktorat Jenderal Imigrasi terkait Surat Dukungan Utama Working and Holiday Visa (SDUWHV). Menurut Dewi, persoalan ini bukan sekadar urusan teknis, tetapi menyangkut keadilan generasi muda yang tengah memperjuangkan haknya.
Dewi menekankan keluhan peserta terkait komunikasi yang dilakukan secara digital dan satu arah, gangguan sistem, perubahan mendadak jadwal, dan kebijakan, termasuk pembukaan sistem yang bertepatan dengan waktu salat Jumat. Perubahan nilai skor dan nominal biaya pendaftaran yang terjadi mendadak juga menimbulkan beban tambahan, terutama bagi peserta dari daerah yang harus menyiapkan biaya lebih besar.
“Perbedaan lebih dari Rp5 juta itu bukan hal kecil. Bagi putra-putra daerah, bisa jadi mereka harus jual sapi dan sebagainya,” kata Dewi. Dia meminta Imigrasi memberikan penjelasan apa adanya, bukan sekadar jawaban normatif, agar aspirasi peserta SDUWHV didengar dan direspons secara serius
Sumber antaranews.com
