Jakarta – Kematian NS (12), pelajar SMP asal Surade, Kabupaten Sukabumi, yang diduga dianiaya ibu tiri, memicu sorotan publik dan desakan reformasi sistem perlindungan anak. Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna, menilai tragedi ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi kegagalan sistemik dalam melindungi anak Indonesia.
Henry mendorong program edukasi parenting wajib bagi pasangan menikah lagi, terutama keluarga campuran, agar konflik psikologis yang bisa memicu kekerasan dapat dicegah. Ia juga menekankan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam melakukan monitoring rutin di daerah rawan, serta pentingnya aplikasi pelaporan digital dan integrasi rehabilitasi psikologis bagi pelaku, sebagai upaya memahami akar masalah tanpa mengurangi penegakan hukum.
Kapolres Sukabumi AKBP Samian menegaskan kasus ini telah naik ke tingkat penyidikan setelah bukti kuat ditemukan adanya unsur pidana kekerasan fisik dan psikis. Proses hukum menggunakan metode Scientific Crime Investigation (SCI) dengan kolaborasi tim psikologi forensik dan Mabes Polri, untuk memastikan pemeriksaan yang akurat dan independen.
Tragedi ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat sistem perlindungan anak agar kejadian serupa tidak terulang.
Dikutip dari liputan6.com
