Bandung: Kementerian Sosial Republik Indonesia terus memperkuat upaya validasi dan pemutakhiran data sosial nasional dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan bahwa akurasi data sangat menentukan ketepatan sasaran berbagai program kesejahteraan pemerintah.
“Pemutakhiran data bisa dilakukan lewat jalur RT, RW, kelurahan, hingga ke pusat. Tapi juga bisa lewat aplikasi seperti Cek Bansos, SIK-NG, dan Command Center di nomor 021-171. Ke depan juga akan ada nomor WhatsApp resmi untuk pelaporan masyarakat,” ujar Gus Ipul saat menghadiri kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, masyarakat yang ingin memperbarui data cukup mengirimkan informasi disertai foto dan identitas lengkap. Data tersebut nantinya akan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan posisi keluarga dalam skala kesejahteraan atau desil ekonomi.
Selain memanfaatkan jalur digital, Kementerian Sosial juga memperluas jangkauan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap desa. Puskesos berfungsi sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan sosial.
“Puskesos ini tempat masyarakat mengadu soal masalah kesejahteraan, misalnya ijazah anak yang belum bisa ditebus, kesulitan mencari pekerjaan, atau belum menerima bansos. Semua bisa dilaporkan lewat Puskesos,” katanya.
Gus Ipul mengutarakan, Puskesos akan menjadi simpul koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan instansi di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.
“Di Puskesos nanti ada petugas khusus yang menindaklanjuti laporan warga ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan begitu, keluhan masyarakat bisa cepat direspons dan terdata dengan baik,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kunjungannya ke Bandung merupakan bagian dari langkah menindaklanjuti arahan Presiden agar seluruh pemangku kepentingan bersinergi membangun Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami hadir di sini bukan pertama kali. Sebelumnya saya juga bersama Pak Gubernur di Bogor untuk hal yang sama. Ini bagian dari penguatan kerja sama agar pusat dan daerah berjalan seirama,” tuturnya.
Gus Ipul menekankan bahwa keberhasilan DTSEN bukan hanya tanggung jawab Kemensos atau BPS, tetapi hasil kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. “Sinergi ini penting agar data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat. Karena kalau datanya tidak akurat, maka kebijakan yang diambil pun bisa meleset,” ucapnya.
Gus Ipul Sosial memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas konsistensinya dalam mendukung implementasi DTSEN. Ia berharap Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem data yang akurat, transparan, dan partisipatif “Terima kasih kepada seluruh jajaran di Jawa Barat yang terus bersama kami menindaklanjuti instruksi Presiden. Kita ingin memastikan bahwa setiap program kesejahteraan benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan. Dengan data yang akurat, intervensi kita akan semakin tepat, dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat secara nyata,” tandasnya. Dikutip dari RRI.co.id
