Jakarta – KOPRI PB PMII menolak wacana Pilwaka kepala daerah melalui DPRD, menekankan pentingnya Pilkada langsung untuk menjaga kedaulatan rakyat dan memperluas partisipasi perempuan di ruang politik. Ketua Bidang Politik dan Kajian Strategik, Gaby Tiara, menilai Pilkada langsung tidak hanya soal prosedur, tetapi juga soal legitimasi kepala daerah dan kualitas demokrasi lokal.
Gaby menyarankan agar persoalan Pilkada, seperti tingginya biaya politik dan polarisasi masyarakat, diselesaikan melalui perbaikan sistem dan penegakan regulasi, bukan mengurangi hak partisipasi rakyat. Mekanisme Pilkada langsung dianggap memberikan peluang setara bagi perempuan untuk membangun legitimasi dari akar rumput, di tengah hambatan budaya patriarki.
Ketua Umum PB KOPRI, Wulan Sari Aliyatus Sholihah, menegaskan bahwa setiap kebijakan perubahan Pilkada harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang demokrasi, bukan sekadar solusi pragmatis. PB KOPRI menolak jika wacana Pilkada lewat DPRD dijadikan alasan efisiensi anggaran yang mengorbankan partisipasi publik, dan berkomitmen mengawal isu ini untuk mencegah degradasi demokrasi di Indonesia.
Dikutip dari antaranews.com
