Pengamat politik Yusak Farchan menilai pilkada secara langsung sejak 2005 membebankan biaya politik tinggi kepada calon kepala daerah. Ia menjelaskan empat tahap krusial yang menyebabkan pengeluaran besar: pengajuan dukungan partai, kampanye wilayah luas, pembelian suara, serta biaya tak terduga lainnya. Satu partai bisa menelan Rp300–Rp500 juta, dan jika berkoalisi dengan banyak partai, total biaya bisa mencapai puluhan miliar rupiah.
Metode kampanye “datang langsung” dianggap ideal oleh masyarakat, tetapi keterbatasan waktu membuat kandidat kerap menggunakan politik uang untuk menjangkau pemilih yang belum ditemui.
Senada, Direktur Dedi Kurnia Syah menekankan bahwa demokrasi tidak harus selalu berarti pemilihan langsung. Sistem perwakilan melalui DPRD tetap memiliki legitimasi demokratis karena rakyat sudah memberikan mandat kepada parlemen untuk memilih kepala daerah.
Dikutip dari antaranews.com
