Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai mekanisme Pilkada tak langsung melalui DPRD berpotensi menciptakan kompetisi lebih setara bagi calon berkualitas, terutama bagi mereka yang kurang populer atau terbatas modal.
Menurut Yusril, sistem Pilkada langsung kerap menonjolkan faktor popularitas dan kemampuan finansial calon, sehingga kualitas kepemimpinan sering terpinggirkan. Sementara itu, skema tak langsung memungkinkan rekam jejak dan kapasitas calon menjadi pertimbangan utama.
Meski menyampaikan pandangan tersebut, Yusril menegaskan bahwa dirinya tidak menentukan arah kebijakan. Pilihan sistem pemilihan tetap diserahkan kepada pemerintah dan DPRD, dan setiap keputusan akan sah secara konstitusional.
Yusril menambahkan bahwa perdebatan terkait mekanisme Pilkada perlu dilihat secara objektif, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang pada kualitas demokrasi dan stabilitas pemerintahan daerah. Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin, menyatakan pihaknya belum mengambil sikap resmi, meski secara pribadi mengusulkan Pilkada tak langsung hanya untuk tingkat provinsi.
Dikutip dari RRI.co.id
