Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mendata jembatan rusak menuju sekolah. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo yang prihatin atas sulitnya akses anak-anak sekolah, terutama di daerah terpencil.
Dalam Rapat Koordinasi, Jumat (28/11/2025), Mendagri menegaskan bahwa pendataan harus selesai paling lambat 4 Desember 2025. “Jembatan yang rusak membuat anak-anak sulit berangkat ke sekolah. Ada yang harus melewati jembatan gantung atau tali yang tidak layak dan membahayakan,” ujarnya.
Presiden Prabowo telah membentuk Satuan Tugas Darurat untuk menangani jembatan rusak menuju sekolah di seluruh Indonesia. Diperkirakan ada 300 ribu jembatan yang membutuhkan pembangunan atau perbaikan. Program ini menggunakan dana cadangan pemerintah pusat, sehingga tidak membebani APBD.
Pendataan mencakup jembatan rusak, tidak layak, maupun lokasi yang sama sekali belum memiliki jembatan. Data ini akan menjadi dasar penugasan kementerian atau lembaga terkait untuk pembangunan dan perbaikan. Mendagri menekankan pentingnya cek lapangan bersama kepala desa dan camat untuk memastikan data akurat.
Dengan program ini, diharapkan akses pendidikan anak-anak di seluruh Indonesia menjadi lebih aman dan lancar, terutama di daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau.
Dikutip dari RRI.co.id
