Jakarta – Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), mendorong wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD sebagai bentuk evaluasi dari pilkada langsung yang telah berjalan sekitar dua dekade.
Ketua Umum SOKSI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa diskursus ini sah dilakukan dalam kerangka demokrasi dan konstitusi, mengacu pada Sila ke-4 Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Menurut Misbakhun, wacana pilkada DPRD sejalan dengan UUD 1945 Bab VI pasal 18 poin 4, dan baik sistem langsung maupun DPRD bersifat konstitusional. Ia menekankan pentingnya edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa mekanisme pemilihan tetap bersifat demokratis.
SOKSI menilai bahwa pilkada lewat DPRD dapat:
- Mengurangi ongkos politik dan pengeluaran negara.
- Mencegah potensi korupsi karena seleksi calon lebih ketat oleh DPRD.
- Membuat kepala daerah fokus dalam melayani publik, bukan urusan politik biaya tinggi.
Misbakhun menyebut, wacana ini muncul dari aspirasi masyarakat terkait hambatan dan tantangan pilkada langsung selama 20 tahun terakhir, dan wajar terjadi perdebatan pro-kontra di publik.
Dikutip dari antaranews.com
