Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kritik dan masukan publik di tengah tekanan yang terjadi pada perekonomian nasional, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Menurut Said, pemerintah tidak perlu terlalu fokus pada faktor eksternal yang berada di luar kendali, seperti kebijakan suku bunga Amerika Serikat maupun dinamika geopolitik global. Sebaliknya, pemerintah perlu memperkuat langkah-langkah yang dapat dilakukan di dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar.
Ia menilai keterbukaan terhadap kritik menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki kualitas kebijakan. Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga konsistensi kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha dan investor. Said mengingatkan agar kebijakan yang masih dalam tahap awal tidak diumumkan secara prematur sebelum melalui pembahasan yang matang dengan berbagai pemangku kepentingan.
Selain konsistensi kebijakan, Said menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang sehat. Ia mengapresiasi usulan pemerintah terkait target defisit RAPBN 2027 yang dinilai dapat memberikan sinyal positif bagi pasar. Menurutnya, tren penurunan defisit anggaran dapat menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Said juga menyoroti perlunya perbaikan tata kelola sejumlah program strategis pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menilai pelaksanaan program harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari konflik kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar.
Selain itu, ia mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat tata kelola pasar modal melalui peningkatan transparansi kepemilikan saham, penambahan porsi saham beredar di publik, serta evaluasi terhadap sistem pengawasan di bursa. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat fondasi pasar keuangan nasional di tengah tantangan ekonomi global.
