DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Puan Ungkap Proses Pembahasannya

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Puan Ungkap Proses Pembahasannya

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bukan dilakukan karena desakan pihak tertentu. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah melalui proses pembahasan dan penyusunan secara menyeluruh.

Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Puan menyampaikan bahwa pembahasan RUU tersebut telah mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna.

Ia menjelaskan, proses penyusunan RUU Perampasan Aset melibatkan sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Selain itu, Komisi III DPR RI telah melakukan 15 kunjungan kerja ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap masukan dari berbagai elemen masyarakat.

DPR juga melakukan penelitian, penelaahan, dan evaluasi agar ketentuan dalam RUU Perampasan Aset tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk KUHP dan KUHAP.

Sebelum pengesahan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir dalam rapat paripurna. Persetujuan tersebut kemudian ditandai dengan ketukan palu pimpinan DPR.

Puan berharap pengesahan RUU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Sumber: Antaranews