Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai penolakan publik terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD lebih disebabkan oleh salah persepsi terhadap desain sistem yang sedang dibahas. Menurutnya, sebagian masyarakat masih membayangkan pilkada tidak langsung seperti era Orde Baru yang minim partisipasi publik.
Sarmuji menegaskan bahwa konsep pilkada DPRD yang tengah didiskusikan justru tetap membuka ruang keterlibatan masyarakat secara luas. Publik, kata dia, dapat dilibatkan sejak tahap penjaringan calon, kampanye, hingga debat terbuka antarkandidat, baik melalui pertemuan langsung maupun platform media sosial.
Ia juga menyebut DPRD akan tetap berada di bawah pengawasan rakyat. Jika memilih calon yang tidak berkualitas, DPRD akan menerima konsekuensi politik pada pemilu berikutnya. Pernyataan ini disampaikan menanggapi hasil survei LSI Denny JA yang mencatat 66,1 persen responden menolak pilkada dipilih DPRD, angka yang menurut Golkar masih bisa berubah seiring pemahaman publik terhadap desain pilkada yang baru.
Dikutip dari liputan6.com
