Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mengawal pelaksanaan 10 program prioritas Presiden. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch III yang digelar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan kegiatan ini bertujuan menghasilkan gambaran menyeluruh terkait capaian, kendala, serta kebutuhan penguatan kebijakan di daerah. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih operasional dan responsif.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program prioritas nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga pada kemampuan daerah dalam menerjemahkan dan melaksanakannya secara efektif hingga ke tingkat bawah. Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan implementasi program.
Adapun 10 program prioritas Presiden yang menjadi fokus meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta rumah, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Garuda, serta penghapusan kemiskinan ekstrem.
BSKDN juga menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Data yang dibutuhkan harus mampu menjawab siapa sasaran program, di mana lokasi pelaksanaannya, serta bagaimana progres implementasinya hingga level daerah terkecil.
Sementara itu, Komisi II DPR RI menyatakan komitmennya untuk mengawal sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh program prioritas nasional dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. DPR berharap hasil rakor tidak hanya menjadi evaluasi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang inovatif dan implementatif.
Dikutip dari antaranews.com
