Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp551,8 triliun hingga Oktober 2026. Angka tersebut setara 120 persen dari target APBN 2026 dan tumbuh 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026), Suahasil menjelaskan bahwa capaian PNBP turut ditopang penerimaan yang bersifat one-off, terutama dari penertiban kawasan hutan. Hingga saat ini, kontribusi dari kegiatan tersebut telah mencapai lebih dari Rp55 triliun.
Selain itu, penerimaan dari sektor sumber daya alam (SDA) juga memberikan kontribusi besar. Hingga 31 Oktober 2026, pendapatan SDA tercatat Rp256,1 triliun atau tumbuh 23,3 persen. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi kenaikan harga komoditas.
Secara terperinci, pendapatan SDA berasal dari sektor minyak dan gas (migas) sebesar Rp105,1 triliun serta sektor nonmigas sebesar Rp150,9 triliun.
Sementara itu, pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan (KND) mencapai Rp58 triliun. Penerimaan ini bersumber dari surplus Bank Indonesia (BI) serta dividen special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.
PNBP dari kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp130 triliun. Realisasi tersebut telah melampaui proyeksi dalam laporan semester, meskipun masih terdapat tambahan penerimaan Rp6,1 triliun yang perlu diupayakan. Adapun pendapatan badan layanan umum (BLU) mencapai Rp107,7 triliun.
Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN. Penerimaan perpajakan menyumbang Rp2.064 triliun, tumbuh 20,8 persen secara tahunan. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp1.796,8 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp267,2 triliun.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari APBN, tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp653,6 triliun.
Hingga akhir Oktober 2026, APBN mencatat defisit sebesar Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, keseimbangan primer mencatat surplus Rp114,8 triliun, berbanding dengan desain awal APBN yang menetapkan defisit Rp89,7 triliun.
Sumber antaranews
