Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan tidak ada lagi ruang bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazah. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan restu kepada Gibran untuk menempuh langkah hukum lanjutan.
Syahganda menyebut penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan keterangan yang tepat. Menurutnya, putusan pengadilan tersebut telah menutup peluang pengajuan upaya hukum lanjutan untuk persoalan yang sama.
Ia juga mengungkapkan telah bertemu Presiden Prabowo di kediaman resmi Presiden selama sekitar dua jam untuk menyampaikan pandangannya terkait polemik tersebut.
Sementara itu, Yusril menjelaskan bahwa putusan MA perlu dipahami berdasarkan pertimbangan hukum yang tercantum di dalamnya. Ia menilai putusan tersebut telah menutup celah untuk mengajukan upaya hukum lebih lanjut dalam perkara yang sama.
Di tengah polemik tersebut, Syahganda memastikan pemerintah tetap solid dan kabinet terus berfokus menjalankan program prioritas nasional. Ia menegaskan persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme hukum sesuai konstitusi tanpa mengganggu agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sumber Antaranews
