Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa rencana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Hingga Kamis (19/11/2026), wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pigai menyampaikan bahwa berbagai pandangan terkait rencana tersebut, baik yang mendukung maupun menolak, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah terbaik dalam pelestarian satwa langka tersebut.
Menurutnya, perbedaan pendapat dari masyarakat, ilmuwan, politisi, hingga organisasi masyarakat sipil merupakan hal yang wajar. Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang tepat bagi perlindungan Badak Jawa.
Ia juga memastikan bahwa hingga saat ini Badak Jawa masih hidup dan berkembang biak di habitat alaminya di Ujung Kulon. Pemerintah belum mengambil keputusan untuk memindahkan satwa tersebut maupun menyiapkan habitat kedua di lokasi lain.
Wacana pemindahan Badak Jawa turut dikaitkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 565 Tahun 2026 mengenai kawasan pengelolaan tambang dan izin usaha pertambangan.
Namun, Pigai menegaskan bahwa usulan pemindahan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kebijakan resmi pemerintah. Ia mempersilakan berbagai pihak menyampaikan pandangan dan berdiskusi mengenai upaya terbaik untuk menjaga kelestarian Badak Jawa.
Dengan demikian, Taman Nasional Ujung Kulon masih menjadi habitat Badak Jawa, sementara wacana penyediaan habitat alternatif belum menjadi keputusan pemerintah.
Sumber Liputan6
